Polres Tanjungpinang : Pilkada 2018 Wujud Kampanye Cerdas Tanpa Hoax Dan Sara

Tanjungpinang- Kampanye cerdas tanpa hoax dan SARA sudah seharusnya menjadi tagline utama bagi pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada 2018 dan partai politik, yang sebentar lagi akan memulai pertarungan di Pemilu 2019 mendatang.

Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi S.Ik, MH mengatakan, kampanye tanpa hoax dan SARA, akan mencegah terjadinya perpecahan antar-sesama masyarakat, karena isu tersebut sangat sensitif saat ini.

“Berita hoax dan isu SARA hanya akan memecah belah masyarakat,” kata Ajun Komisaris Besar Polisi Ucok Lasdin Silalahi S.Ik, MH, Sabtu (28/4/2018).

Pilkada yang damai, sambung Ucok, adalah pilkada yang mengedepankan visi misi untuk pembangunan di daerah. Apalagi, masyarakat sudah semakin cerdas dalam menanggapi berbagai isu di era demokrasi ini. Beberapa daerah saat ini, lebih cenderung mengidolakan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk pembangunan daerah.

Saat ini, katanya, isu-isu sara dan hoax telah banyak memakan korban, sehingga pemerintah semakin memperketat pengawasan isu-isu hoax dan SARA yang berpotensi menganggu keamanan dan kenyamanan NKRI.

Perkembangan media sosial yang semakin menjarah tanpa pandang usia, latar belakang pendidikan serta tempat, sudah menempatkan warganet (netizen) semakin besar pengaruhnya.

“Penyebaran isu hoax dan SARA sering dilakukan lewat media sosial, selebaran-selebaran serta media lainnya,” kata mantan Kapolres Lingga itu.

Cara yang dilakukan kepolisian, khususnya Polres Tanjungpinang, dalam menangani persoalan ini adalah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah strategi Community Policing (pemolisian masyarakat) yang juga dirilis dalam buku Jendral Tito Karnavian, yaitu dengan pendekatan-pendekatan langsung kepada masyarakat melalui berbagai satuan yang ada di Kepolisian.

Salah satu contoh untuk merealisasikan hal tersebut, kata Ucok, dengan memperkuat peran dari Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang memiliki peran sebagai anggota polisi, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebagai garda terdepan dalam menciptakan Kamtibmas, petugas yang ditunjuk akan masuk dalam berbagai komunitas masyarakat yang ada di lingkungan terkecil sekalipun.

“Mereka harus memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga apa yang diarahkannya dapat didengar oleh warga dilingkungan sekitar,” sebutnya.

Pentingnya menjaga Pilkada damai tanpa hoax dan SARA merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena berita hoax atau bohong hanya akan menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar masyarakat, yang jelas-jelas dampaknya sangat merugikan.

Selain itu, isu-isu SARA merupakan hal yang harus dihindari karena dengan isu tersebut seakan menggoyahkan ideologi Pancasila yang selama ini menjadi pedomana hidup bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman yang ada di negara ini akan luntur jika ideologi Pancasila dinodai dengan kampanye-kampanye yang berbau SARA.

Sebagai bangsa yang maju dan berbudaya, Indonesia sudah memiliki ideologi yang memiliki pondasi yang kuat, yang telah menyatukan bangsa ini dengan berbagai suku, ras dan agama.

Ideologi ini telah membawa Indonesia sebagai negara yang disegani dunia karena mampu menyatukan berbagai perbedaan, dengan satu ideologi.

“Stop Hoax, Stop SARA! Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai pemicu untuk menjadikan bangsa dan daerah kita agar lebih baik lagi, dengan visi misi para calon kepala daerah yang wajib direalisasikan ketika terpilih nanti,” tegas AKBP Ucok Lasdin Silalahi.

Masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan isu SARA dan hoaks yang tidak jelas sumbernya, karena masyarakat yang cerdas dan berwawasan adalah mereka yang selalu teliti dalam mencari referensi informasi, dan itu ada di masyarakat masa kini.

“Masyarakat jaman now hidup lebih damai tanpa hoax dan SARA,” ungkap Kapolres yang hobi bertani ini.

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan peran semua pihak, selain sinergitas antar lembaga baik itu TNI dan Polisi, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, serta seluruh komponen masyarakat komunitas, ormas, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta bagian-bagian terkecil sekalipun harus terlibat aktif dalam menciptakan pilkada damai pilkada cerdas tanpa hoax dan sara.(*)


Sumber / Copas : Polrestanjungpinang.info-